Kota Surabaya, tagarjatim.id – Transformasi besar-besaran sedang berlangsung di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan dan kehutanan. Komisi VI DPR RI turun langsung ke lapangan untuk memastikan langkah ini berjalan efektif. Dalam kunjungan kerja ke Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di Surabaya, Rabu (9/4/2025), para wakil rakyat memantau jalannya investasi negara sekaligus mengevaluasi kesiapan menuju kemandirian pangan dan energi berbasis bio.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran manajemen PTPN Group, termasuk PTPN III Holding, PT SGN, PTPN IV PalmCo, dan PTPN I SupportingCo. Fokus utama kunjungan adalah memastikan optimalisasi ekosistem BUMN agar benar-benar menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menegaskan bahwa sektor ini tidak boleh dikelola biasa-biasa saja. “Kami ingin hasil nyata, bukan hanya laporan di atas kertas. BUMN harus jadi motor perubahan untuk rakyat,” ujarnya.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa integrasi perusahaan dalam skema holding dan tiga subholding telah mencetak laba Rp 3,26 triliun pada 2024. Komoditas sawit dan tebu tetap menjadi andalan.
Tak hanya bicara untung, PTPN juga fokus pada swasembada gula konsumsi. PT SGN mengelola empat dari sepuluh pabrik gula terbaik di Indonesia. Target mereka tahun 2025 memproduksi 1,01 juta ton gula dengan produktivitas tebu mencapai 73,24 ton per hektar.
Direktur Utama SGN, Mahmudi, menjelaskan sejumlah strategi yang tengah dijalankan—mulai dari modernisasi teknologi, digitalisasi petani tebu, hingga program “Agripreneur Tebu” untuk menyiapkan generasi baru petani modern. “Kami juga kerja sama dengan Perhutani dalam program Agroforestry untuk memperluas lahan tanam tebu,” ungkapnya.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai langkah PTPN menuju industri hijau sudah berada di jalur yang tepat. Ia mendukung penuh pengembangan bioetanol dari tebu serta diversifikasi produk sawit menjadi biogas, biodiesel, hingga bahan bakar pesawat (SAF). “Inilah wajah masa depan industri Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Komitmen jangka panjang itu telah dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) 2025–2029 yang menekankan keberlanjutan, digitalisasi, dan pertumbuhan inklusif.
Komisi VI menutup kunjungan dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Akuntabilitas dan transparansi diharapkan mampu memperkuat daya saing global BUMN, sekaligus menjadikan sektor perkebunan dan kehutanan sebagai tulang punggung kemandirian nasional di masa depan. (*)
