Kabupaten Malang, tagarjatim.id – PDIP mengeluarkan surat edaran nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang berisi larangan bagi Kepala Daerah dari PDIP mengikuti retret di Magelang. Surat ini dikeluarkan partai berlogo moncong putih, sebagai respon ditahannya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Meskipun PDIP telah mengeluarkan surat berupa instruksi pelarangan, tidak mempengaruhi sikap Bupati Malang Sanusi untuk tetap menjalankan retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih di Akmil Magelang.
Berangkatnya Sanusi menuju pembekalan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 berseberangan dengan instruksi Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menunda kadernya mengikuti retret.
Dalam Pilkada Kabupaten Malang, HM Sanusi bersama Lathifah Shohib diusung beberapa partai, salah satunya PDIP.
Menurut Juru Bicara (Jubir) Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan, Sanusi setelah dilantik langsung bersiap mengikuti retret bersama kepala daerah lain di Magelang.
“Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).
Kusairi yang ikut mendampingi Pelantikan Sanusi ke Jakarta oleh Presiden Prabowo mengatakan, Abah Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati tentang pelarangan ikuti retret.
“Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.
Berbeda dengan daerah lain, pasangan Sanusi – Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekom dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI.
“Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Khusaeri. (*)
