Kota Malang, tagarjatim.id – Ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di sekitar Alun-alun Tugu Kota Malang pada Selasa (18/2/2025), meski diguyur hujan para demonstran yang tergabung di massa aksi Indonesia Gelap ini menyuarakan protes terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menilai efisiensi tersebut, yang tercermin dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), justru mengorbankan sektor pendidikan yang sangat krusial bagi masa depan bangsa.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kebijakan yang tidak memberikan solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka menyebutkan, meski berbagai kebijakan efisiensi telah diumumkan, masalah sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tetap tak kunjung selesai.
“Kami sudah melakukan berbagai aksi sejak 2019, namun tidak ada perubahan berarti. Kami tidak percaya lagi pada janji-janji pemerintah,” ujar salah seorang demonstran Gilang Dalu, Selasa (18/2/25).
Ketegangan dalam aksi tersebut semakin terasa ketika mahasiswa mengkritik pemerintah yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai isu besar seperti RKUHP Omnibus Law, kenaikan harga BBM, serta krisis energi.
“Tahun demi tahun kami menyuarakan hal ini, namun selalu ada hambatan di DPRD. Kami butuh aksi nyata, bukan janji kosong,” tambahnya.
Di tengah protes tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita memberikan tanggapan terkait kebijakan efisiensi yang kini sedang dijalankan.
Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut memang menimbulkan perdebatan, namun mereka menegaskan bahwa langkah efisiensi harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program-program yang ada.
“Saat ini kami sedang berusaha untuk memitigasi dampak dari kebijakan ini. Kami memahami kekhawatiran masyarakat, terutama terkait pendidikan, dan kami berkomitmen untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu,” jelas Amithya, Selasa(18/2/25).
Ia juga menambahkan, meskipun ada pengurangan anggaran, mereka berusaha agar sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan perhatian utama.
“Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak mengorbankan sektor pendidikan. Kita memang harus menekan pengeluaran, tetapi yang dikurangi adalah hal-hal yang tidak esensial, seperti penyewaan gedung untuk kegiatan non-pemerintah yang dapat dihemat.” pungkas Amithya.(*)
