Kabupaten Malang, Tagarjatim.id – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Bendungan Karangkates, Kabupaten Malang, berpotensi mengurangi pasokan ikan air tawar hingga 1.057 ton per tahun. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, usai melakukan audiensi dengan kelompok pembudidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA).
“Kami tidak menolak pembangunan PLTS. Namun, demi kepentingan masyarakat, kami meminta PLN Nusantara Renewables mengkaji ulang lokasi pembangunan agar tidak berdampak pada mata pencaharian nelayan,” ujar Zulham kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).
Menurut Zulham, saat ini terdapat 141 anggota KJA yang mengelola sekitar 705 petak keramba ikan di bendungan tersebut. Berdasarkan hasil pendataan, setiap petak keramba mampu menghasilkan hingga 1,5 ton ikan per tahun. Dengan adanya proyek PLTS ini, potensi kehilangan produksi ikan diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 ton per tahun.
“Hal ini tentu bertentangan dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Apalagi, Bendungan Karangkates merupakan salah satu pemasok utama ikan air tawar di Jawa Timur,” tegasnya.
PLN Nusantara Renewables, anak usaha PT PLN Indonesia Power, berencana membangun PLTS terapung di Bendungan Karangkates atau Bendungan Sutami pada tahun 2025. Namun, proyek ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pembudidaya ikan air tawar yang tersebar di 10 desa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kalipare (Desa Sukowilangun, Sumberpetung, Sumberpucung), Kecamatan Sumberpucung (Desa Sumberpucung, Sambigede, Ternyang, Jatiguwi, Senggreng), dan Kecamatan Pagak (Desa Tlogorejo).
Lebih lanjut, Zulham menjelaskan bahwa budidaya ikan air tawar di bendungan tersebut merupakan sumber utama pendapatan masyarakat setempat. Bahkan, banyak nelayan yang saat ini memiliki kredit perbankan berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 150 juta per orang.
“Jika proyek ini tetap berjalan tanpa kajian matang, ada potensi kredit macet yang bisa memicu masalah sosial dan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kami meminta agar kajian pembangunan PLTS ini juga mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Zulham yang juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang, mengusulkan agar PLTS ditempatkan di lokasi lain yang tidak bersinggungan dengan aktivitas nelayan dan tetap mendukung program ketahanan pangan nasional. (*)
