Kota Malang, TagarJatim.id – Koordinator BEM Malang Raya, Gilang Dalu mengkritik anggaran renovasi Stadion Kanjuruhan yang mencapai Rp357 miliar.
Gilang menilai anggaran itu cukup fantastis ditengah ketidakpastian pemenuhan hak-hak korban tragedi Kanjuruhan 2022.
Menurutnya, ada ketimpangan antara anggaran renovasi stadion dengan alokasi untuk hak-hak korban tragedi Kanjuruhan 2022, dimana pemerintah hanya menganggarkan Rp1,02 miliar untuk restitusi keluarga korban, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan biaya renovasi stadion.
“Seharusnya dana ini digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Masyarakat sudah lelah dengan proyek-proyek yang hanya mengejar pencitraan, tanpa memedulikan kualitas dan dampak nyata,” tegas Gilang dalam rilisnya.
Oleh karena itu, Gilang menyebut, BEM Malang Raya mengajukan sejumlah tuntutan terkait renovasi Stadion Kanjuruhan, di antaranya:
1. Transparansi Penggunaan Anggaran
Pemerintah, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diminta membuka secara detail alokasi anggaran Rp357 miliar. Publik berhak mengetahui secara rinci penggunaan dana, mulai dari pengadaan material hingga pembayaran tenaga kerja.
2. Audit Independen Proyek Renovasi
BEM Malang Raya mendesak dilakukannya audit independen terhadap seluruh tahapan proyek, termasuk pengadaan material dan pembayaran. Audit ini harus melibatkan lembaga yang kredibel untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.
3. Penyelesaian Restitusi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan
Pemerintah diminta mengalokasikan anggaran lebih besar untuk hak-hak korban tragedi. Restitusi harus menjadi prioritas utama, mengingat besarnya dampak yang dialami korban dan keluarganya.
4. Evaluasi Kelayakan Proyek
Proyek renovasi harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Proyek ini tidak boleh hanya menjadi simbol pencitraan yang menguntungkan segelintir pihak.
Gilang juga membandingkan anggaran renovasi Stadion Kanjuruhan dengan stadion lain di Indonesia.
“Stadion Manahan di Solo, misalnya, direnovasi dengan anggaran sekitar Rp300 miliar namun memiliki fasilitas yang lebih modern dan efisien. Bahkan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, yang dibangun dengan biaya hampir setara, menawarkan fasilitas yang jauh lebih ramah pengunjung,” jelasnya.
Menurutnya, renovasi Stadion Kanjuruhan hanya memperbaiki tampilan luar tanpa memberikan peningkatan signifikan pada fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Haris Maulana, Koordinator Kontras wilayah Jawa Timur mengatakan bahwa proyek ini menjadi simbol ketidakadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan.
“Tidak ada harga yang bisa menggantikan nyawa, tetapi alokasi anggaran restitusi yang minim ini menunjukkan bahwa korban tidak mendapat perhatian yang layak,” ujar Haris.
Haris dan Gilang sepakat bahwa pemerintah harus lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat daripada proyek besar yang terkesan hanya untuk pencitraan politik.
“Stadion ini seharusnya menjadi sarana untuk masyarakat, bukan sekadar proyek megah tanpa manfaat nyata. Pemerintah harus belajar untuk memprioritaskan kemaslahatan rakyat,” pungkasnya.(*)
