Kabupaten Malang – Dalam perkembangan teknologi, praktik politik uang dengan modus transfer dana langsung ke rekening calon pemilih dalam kontestasi Pilkada 2024 ini patut diwaspadai bersama.
Modus tersebut sudah mulai marak terjadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah daerah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang mulai melakukan pengawasan secara ketat terhadap potensi tersebut.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin mengatakan politik uang dengan memanfaatkan teknologi ini menjadi metode baru yang sebelumnya belum didapati di wilayah kerjanya.
“Tentu saja ini metode baru ya, dan kami belum pernah ada temuan terkait hal ini. Sehingga kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk mengungkap hal tersebut,” ujar Hazairin, Senin (11/11/2024).
Jika ditemukan praktik semacam itu, Khazairin menyebut, Bawaslu Kabupaten malang tentu akan menindaklanjuti bersama Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Malang dan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada kejadian akan dikaji dengan Gakkumdu,” singkatnya.
Di sisi lain, Bawaslu juga terus melakukan sosialisasi mengenai pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Ia menambahkan, sosialisasi juga dilakukan secara masif melalui media sosial (medsos).
Ia juga mewanti-wanti bagi peserta Pilkada 2024 di Kabupaten Malang untuk tidak melakukan kecuragan, termasuk melakukan politik uang saat kampanye maupun menjelang pemilihan.
Sebab, jika kedapatan, maka Bawaslu tidak segan-segan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Yang jelas kami akan menghimbau semua pihak untuk tidak melakukan politik uang. Sebab, jika kedapatan maka pemberi dan penerima sama-sama dapat dijerat pidana. Itu yang sedang gencar kami lakukan,” bebernya.
Bahkan, kata Hazairin, untuk memaksimalkan hal itu, Bawaslu juga melakukan sambang sekolah dan kampus yang berada di wilayah Kabupaten Malang.
“Kami juga sudah melaksanakan sambang sekolah dan kampus di kabupaten malang sebanyak 20 tempat. Ada 16 SMA dan 4 kampus. Selain itu, ritmensosialisasi di sosmed kami juga hari-hari ini akan sering publikasi terkait politik uang,” pungkasnya.
