Kota Malang – Pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Malang nomor urut 3 Abah Anton – Dimyati Ayatullah (Abadi) mendapatkan nomor urut 3 dalam Pilwali Kota Malang 2024. Pasangan Abadi ini membuat koalisi rakyat peduli wong cilik dengan memprioritas sembilan program dalam menyelesaikan persoalan di Kota Malang.
Abah Anton menjelaskan tim mempunyai perencanaan yang lebih matang, menindaklanjuti dari program yang telah dibuat sebelumnya. Ia dengan tim membuat koalisi rakyat peduli wong cilik adalah melihat persolan di Kota Malang.
Ia mengaku mempunyai 9 skala prioritas yang dilakukan dalam penyelesiaan persoalan. Skala itu kemudian dibagi dua 2 skala prioritas wajib, 3 skala utama dan 4 skala prioritas pendukung.
“Yang menjadi dua skala prioritas wajib, adalah pendidikan dan kesehatan,” katanya Rabu (25/9/2024).
Kara Anton potensi Kota Malang adalah kota pendidikan. Banyak sumber daya manusia (SDM) yang bias menjadi solusi dalam menyelesaikan persolan.
Pada 2013 hingga 2018, saat masih menjadi kepala daerah, sudah dicanangkan kerjasama dengan 32 kampus di Kota Malang dan mendapatkan rekor MURI.
“Hal ini saya perlu lanjutkan. Ada 60 kampus di Malang dan saya akan lanjutkan memperbesar kerjasama untuk akademisi kita. Di sampinh itu, kami tetapkan kampus sebagai bagian dari sinergi pemerintah dengan akademisi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pendidikan ada yang formal dan nonformal. Untuk nonformal juga menjadi kekuatan terutama anak-anak di Kota Malang, sehingga potensi tersebut penting bagaimana pendidikan bisa diprioritaskan.
Untuk kesehatan, Abah Anton menilai penting sekali. Dahulu, ia pernah mencanangkan puskesmas tidak hanya sebagai ruang melakukan pemeriksaan kesehatan tapi SDM yang ada bisa memberikan layanan penuh ke masyarakat.
“Di luar saya melihat banyak dari masyarakat yang sakit. Puskesms bisa memberiakn pelaporan ke saya setiap minggu siapa yang sakit dan laporan apa yang sudah dilakukan puskesmas dan ini disenangi. Kami akan lanjutkan kembali,” ujar Anton
Anton juga ingin menghilangkan biaya yang dikeluarkan oleh warga saat berobat di puskesmas. Jika dahulu ia menekankan tidak boleh ada tarikan ke masyarakat, namun saat ini sudah ada tarikan Rp10 ribu.
“Ini kami buat satu gebrakan lagi. Ke depan tidak boleh lagi ditarik untuk pedaftaran di puskesmas,” tegasnya.
Untuk skala prioritas, Abah Anton menyebut ada tiga, yakni masalah banjir, macet dan parkir. “Ini menjadi bagian skala prioritas kami untuk mencari solusi dari persolaan itu,” pungkasnya.
