Sidoarjo, Tagarjatim.id – Kementerian Sosial (Kemensos) menurunkan tim ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mendampingi keluarga seorang siswa yang meninggal dunia sekaligus mengevaluasi pendataan bantuan sosial, menyusul dugaan terputusnya perlindungan sosial akibat masalah akurasi dan pemutakhiran data di tingkat daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga dan akses terhadap perlindungan sosial.
“Tim dari Kementerian Sosial juga sudah berada di lapangan untuk menemui keluarga almarhum Yohanes, bertemu dengan nenek dan orang tuanya,” ujar Saifullah Yusuf usai menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo, Jumat (06/02/2026).
Selain memberikan bantuan darurat dan pendampingan psikososial, Kemensos juga menelusuri penyebab keluarga almarhum tidak memperoleh perlindungan sosial secara optimal. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa almarhum tinggal bersama neneknya, sementara kedua orang tuanya tinggal terpisah.
“Orang tuanya memang belum pernah menerima bansos, sementara neneknya sempat menerima bantuan, tetapi kemudian terputus,” jelasnya.
Terputusnya bantuan sosial yang diterima sang nenek menjadi salah satu fokus evaluasi Kemensos. Menurut Gus Ipul, persoalan pendataan dan pemutakhiran data masih menjadi kendala utama dalam penyaluran bansos, sehingga berpotensi membuat warga yang seharusnya berhak justru tidak terlayani.
“Masalahnya salah satunya ada di pendataan dan pemutakhiran. Karena itu, dengan data yang makin baik dan akurat, keluarga yang memang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial bisa terjangkau,” ujarnya.
Ia menambahkan, akurasi data bansos sangat bergantung pada peran pemerintah di tingkat paling bawah, mulai dari RT, RW, hingga desa. Jika data tidak diperbarui secara berkala dari tingkat bawah, maka intervensi dari pemerintah pusat berisiko tidak tepat sasaran.
“Bantuan itu basisnya data. Data disusun dari RT, RW, dan seterusnya. Sekarang juga kita membuka partisipasi masyarakat, sesuai arahan Presiden, agar masyarakat bisa ikut mengoreksi data,” kata Gus Ipul.
Untuk menekan kesalahan pendataan, Kemensos mendorong digitalisasi sistem bansos melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Gus Ipul, digitalisasi memungkinkan pengawasan publik serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyanggah dan mengusulkan penerima bantuan.
“Di Banyuwangi, tingkat error pendataan sebelumnya mencapai 77 persen. Setelah diperbaiki dengan DTSEN, turun menjadi 28 persen. Dengan digitalisasi bansos secara bertahap, kita targetkan error bisa ditekan di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen,” tegasnya.
Gus Ipul menegaskan, peristiwa di Ngada akan menjadi momentum perbaikan sistem bantuan sosial secara nasional agar masyarakat miskin tidak lagi terabaikan oleh sistem pendataan.(*)
