Kota Batu, Tagarjatim.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung mengawali tahun 2026 dengan evaluasi menyeluruh kinerja 2025 sekaligus memancang arah pembangunan Jawa Timur tahun 2026. Evaluasi tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Rapat Pleno Pemprov Jatim secara hybrid, Jumat (2/1/2026) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Khofifah menekankan pentingnya sinkronisasi program dan penajaman strategi agar seluruh kebijakan dan realisasi anggaran di 2026 benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hari ini kita menyinkronkan dan mengevaluasi perjalanan 2025, sekaligus menyiapkan mitigasi dan arah pembangunan Jawa Timur di tahun 2026,” tegas Khofifah.
Khofifah mengakui, sepanjang 2025 masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya pada realisasi belanja modal. Untuk itu, ia menekankan evaluasi dilakukan secara inward looking dan outward looking.
“Inward looking, apa yang harus kita benahi ke dalam. Outward looking, bagaimana ke depan realisasi belanja bisa lebih signifikan dan berdampak,” ujarnya.
Menurut Khofifah, Pemprov Jatim memiliki kemampuan untuk meningkatkan realisasi program secara lebih optimal, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Tidak sekadar maksimal, tapi signifikan dampaknya. Masyarakat harus merasakan manfaatnya,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Khofifah menegaskan hal tersebut bukan berarti pemangkasan, melainkan penyesuaian program agar lebih tepat sasaran.
“Ini bukan pengurangan anggaran, tetapi penyesuaian. Kita harus menyelaraskan dengan koordinasi yang lebih kuat, termasuk proaktif berkomunikasi dengan kementerian serta bupati dan wali kota,” jelasnya.
Untuk prioritas pembangunan 2026, Pemprov Jatim akan memfokuskan penguatan pelayanan dasar sebagai pondasi utama pembangunan. Fokus tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Pada sektor pendidikan melalui program Jatim Cerdas, Pemprov Jatim menargetkan pemerataan akses pendidikan, penguatan pembiayaan dan beasiswa, peningkatan kesejahteraan guru, serta pengembangan pendidikan vokasi dan pesantren.
Sementara di sektor kesehatan melalui Jatim Sehat, kebijakan diarahkan pada pemerataan akses layanan, peningkatan kualitas pelayanan yang berkeadilan, serta penguatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Di bidang infrastruktur, program Jatim Akses dan Jatim Lestari akan menitikberatkan pada percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (Pansela), peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan sarana prasarana transportasi.
Adapun di sektor sosial melalui Jatim Sejahtera, fokus diarahkan pada perlindungan sosial adaptif dan pengembangan ekonomi lokal.
“Penguatan pelayanan dasar ini harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini menjadi pondasi pembangunan Jawa Timur ke depan,” pungkas Khofifah.(*)
