Kota Malang, tagarjatim.id – Universitas Brawijaya (UB) menegaskan komitmennya dalam membangun kampus berintegritas melalui gelaran sosialisasi dan penganugerahan Aksi Antikorupsi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Acara yang berlangsung di Guest House UB, Selasa (9/12/2025), menjadi momentum penting untuk memperluas penerapan zona integritas di seluruh unit kerja.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Unti Ludigdo, menekankan bahwa upaya antikorupsi tidak boleh hanya berhenti pada rutinitas seremoni tahunan. Ia berharap, ada implementasi yang nyata, sehingga gerakan ini bukan sekedar simbolik setiap tahunnya.

“Universitas Brawijaya memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan gerakan anti korupsi ini. Dalam momentum Hakordia ini, kita kuatkan tekad kita untuk melaksanakan gerakan antri korupsi, dan memasifkan gerakan ini baik di dalam kampus maupun di luar kampus,” kata Unti, Selasa (9/12/2025).

Dalam momentum ini, UB juga memberikan apresiasi kepada fakultas dan unit kerja yang konsisten menjalankan program zona integritas.

Salah satunya, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) yang kini tengah menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN-RB untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Kami menargetkan semua lembaga dan fakultas kita bisa mencapai WBBM, sehingga perlu melalui proses WBK terlebih dahulu. Namun kami tetap optimis untuk bisa mencapai target,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, menyampaikan bahwa UB terus memperkuat pembangunan zona integritas secara menyeluruh. Saat ini ada sekitar 20 unit kerja yang aktif menjalankan program tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa Survei Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Termasuk kesadaran komitmen integritas yang dibangun di lingkungan kampus.

“Secara angka, baseline kita pada tahun 2023 berada di angka 2,4. Tahun 2024 naik menjadi 3,42 dan pada 2025 kembali menunjukkan tren peningkatan di 3,52. Jadi alhamdulillah di skala 1-4, sehingga ada tren kenaikan,” ungkap Ngesti.

Selain itu, UB memperketat pengendalian gratifikasi dan pungutan liar, baik dalam interaksi dosen–mahasiswa maupun dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Sekarang tidak ada lagi kue dari mahasiswa, semua ditanggung kampus. Tidak ada pemberian kepada dosen dari mahasiswa, sehingga harapan kami tidak ada lagi gratifikasi di lingkungan Universitas Brawijaya,” tegasnya.

“Pengendalian di bidang pengadaan barang dan jasa, kami survei ke vendor. Apakah ada gratifikasi atau pungli dan sebagainya. Itu kamu survei di situ,” tambahnya.

Tak hanya itu, berkaitan dengan layana kampus, UB juga mengantisipasi adanya gratifikasi, melalui pemusatan unit layanan terpadu yang tersebar di seluruh unit kerja.

“Kami rutin cek apakah ada pungli ataupun diskriminasi layanan. Alhamdulillah penilaiannya capaian baik, seperti yang saya sampaikan capaian di awal,” pungkasnya.(*)