Kota Batu, tagarjatim.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal itu ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025 di Kota Batu, Rabu (26/11/2025), yang dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah se-Jatim, Inspektorat, serta dua narasumber nasional dari KPK dan Kemendagri.
Rakorwasda tahun ini semakin istimewa karena menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Johanis Tanak dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol (Purn) Drs. Sangade Mahendra Jaya. Kehadiran keduanya membawa penguatan baru bagi strategi pencegahan korupsi di Jawa Timur.
Dalam paparannya, Johanis Tanak menekankan pentingnya kolaborasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan perangkat daerah sejak tahap perencanaan. Sinergi tersebut, menurutnya, adalah kunci sukses pencegahan korupsi.
“Jika dari awal proses pemerintahan berjalan benar, maka hasil akhirnya akan menunjukkan kepatuhan. Sinergi APIP dengan seluruh jajaran pemda sangat penting untuk memastikan semuanya bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Johanis juga mengapresiasi tingkat kepatuhan daerah di Jawa Timur yang dinilai cukup baik. Menurutnya, komitmen aparatur di Jatim menunjukkan kesiapan untuk terus memperkuat ekosistem pemerintahan bersih.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Rakorwasda menjadi ruang belajar dan penguatan bersama.
“Kita perlu mendapat pencerahan dan penguatan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui forum ini,” kata Khofifah.
Ia menekankan bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab APIP, tetapi seluruh aparatur.
“Integritas dan komitmen dari diri kita masing-masing adalah pondasi utama. Itu yang menentukan kualitas pemerintahan kita,” tegasnya.
Lebih jauh, Khofifah menyoroti program Patriot Integritas Muda (PIM) Jawa Timur 2025 yang baru saja diluncurkan. Program ini membekali ratusan pemuda dengan nilai-nilai anti korupsi dan integritas sehingga dapat menjadi agen perubahan di masa depan.
“Pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal, akan menguatkan karakter aparatur sekaligus memperkokoh ekosistem pemerintahan yang bersih,” tambahnya.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang menyatu antara KPK, Kemendagri, Pemprov Jatim, hingga pemerintah kabupaten/kota, Rakorwasda 2025 di Kota Batu menjadi momentum penting bagi Jawa Timur untuk terus bergerak menuju birokrasi yang semakin bersih dan berintegritas.(*)
