Lamongan, tagarjatim.id – Upaya penghapusan kemiskinan di Jawa Timur memasuki babak baru. Pemerintah kini menggandeng pesantren dan lembaga ekonomi desa sebagai poros penggerak ekonomi akar rumput—sebuah strategi yang dinilai mampu menyentuh langsung masyarakat miskin di perdesaan.
Dorongan penguatan ini disampaikan Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop), Farida Farichah, bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemenko PMK, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris.
Keduanya hadir dalam acara Pilot Project Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Lamongan, Jumat (14/11/2025).
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial Inklusif. Melalui skema tersebut, pemerintah menghidupkan kolaborasi pesantren, koperasi desa, dan BUMDes sebagai mitra strategis penguatan ekonomi pedesaan.
Dalam arahannya, Wamenkop Farida Farichah menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan ekonomi desa melalui peran aktif pesantren. Ia menyebut pesantren sebagai ruang strategis untuk pengembangan ekosistem UMKM yang berkeadilan.
“Pesantren harus menjadi pusat penguatan ekonomi umat. Ketika pesantren bergerak bersama lembaga ekonomi desa, ekosistem usaha mikro akan semakin kuat dan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Abdul Haris menekankan bahwa pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan dan penguatan moral, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi.
“Pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan dan penguatan moral. Kini kita ingin memperkuatnya sebagai pusat ekonomi umat. Kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat miskin,” ucapnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi workshop yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan dari Pondok Pesantren Sunan Drajat, Kementerian Agama, Kemenkop UKM, BRIN, Rumah Zakat, BRI, dan Dinas PMD Lamongan. Sesi ini memaparkan praktik baik dan inovasi pemberdayaan berbasis unit usaha pesantren, koperasi, hingga BUMDes.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Sesi Sinergi dan Booth Pameran Program, yang mempertemukan perwakilan dari BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, BRIN, serta pesantren mitra daerah. Sesi ini menjadi ruang konsultasi teknis untuk merumuskan kerja sama pembiayaan, pemasaran produk lokal, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa.
Pada kesempatan tersebut, Wamenkop Farida Farichah menambahkan bahwa praktik baik dari kegiatan ini akan menjadi rujukan untuk memperkuat jejaring pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren di berbagai provinsi.
“Pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar. Pesantren memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan masyarakat, sehingga menjadi pintu masuk efektif untuk menggerakkan ekonomi desa,” tuturnya.
Senada dengan itu, Deputi Abdul Haris menyampaikan bahwa model percontohan di Lamongan menjadi bukti nyata efektivitas integrasi lintas sektor dalam percepatan penghapusan kemiskinan.
“Model di Lamongan ini memperlihatkan bagaimana potensi lokal, lembaga ekonomi desa, dan inovasi teknologi dapat bertemu dalam satu ekosistem pemberdayaan. Ini adalah model yang bisa direplikasi di wilayah lain,” katanya.
Abdul Haris berharap kegiatan ini menjadi pondasi pengembangan ekosistem pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan.
“Pemerintah menargetkan model serupa dapat diperluas ke daerah prioritas sebagai bagian dari upaya nasional menghapus kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.(*)
