Kota Batu, tagarjatim.id – Ombudsman Republik Indonesia melakukan sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (12/11/2025). Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar pelayanan publik.
Dalam sidak ini, anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, meninjau dapur SPPG Yayasan Sulaiman Alhaj serta beberapa madrasah penerima program MBG di Kota Batu. Berdasarkan hasil pengawasan, Ombudsman menilai pelaksanaan program MBG di Kota Batu berjalan cukup baik dan sesuai prosedur.
Namun, Ombudsman menekankan pentingnya percepatan proses sertifikasi seluruh dapur penyedia makanan bergizi agar dapat selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan pada akhir November 2025. Proses sertifikasi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas pangan.
“Kami melihat secara umum pelaksanaannya sudah baik, tetapi sertifikasi wajib dikebut agar selesai tepat waktu. Pemerintah daerah bersama instansi terkait harus mempercepat penyelesaiannya tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku,” kata Indraza saat ditemui di sela sidak, Rabu (12/11/2025).
Selain meninjau aspek teknis, Ombudsman juga menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi program MBG kepada masyarakat. Menurut Indraza, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai tujuan dan mekanisme program tersebut.
“Kami lihat di beberapa daerah, bukan hanya soal sarana dan prasarana yang kurang, tetapi juga pemahaman masyarakat yang belum merata. Kadang terjadi miskomunikasi karena kurangnya sosialisasi. Maka dari itu, selain percepatan program, perlu juga edukasi agar masyarakat tahu hak dan kewajiban mereka,” ujarnya.
Dalam sidak ini, Ombudsman juga menyoroti aspek lingkungan, terutama pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan dari dapur MBG. Indraza meminta agar petugas SPPG bersama pemerintah daerah memperhatikan penggunaan kemasan plastik ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan program.
“Program MBG ini adalah bagian dari pelayanan publik yang harus terus diawasi agar tetap transparan, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Indraza.(*)
