Lamongan, tagarjatim.id – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Lamongan menggelar audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lamongan, Senin (22/9/2025). Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Negeri setempat.
Audiensi digelar sebagai bentuk keprihatinan kedua ormas terhadap kondisi sosial di Lamongan yang dinilai kurang kondusif belakangan ini.
Yoyok Eko Prasetyo, perwakilan Sekretariat Bersama MPC PP dan DPC GRIB Jaya Lamongan, menegaskan tujuan audiensi adalah untuk menjaga kondusivitas daerah dari potensi adu domba, hoaks, serta praktik-praktik yang meresahkan masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya persatuan dan menolak segala bentuk provokasi, termasuk adu domba dan penyebaran berita bohong. Kami juga menentang keras oknum atau kelompok yang mengatasnamakan LSM maupun Ormas tetapi menyalahgunakan tugas dan fungsinya untuk mengintimidasi dan mencari keuntungan pribadi,” tegas Yoyok dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Yoyok menyatakan bahwa audiensi ini bukan untuk menghakimi kelompok tertentu, melainkan sebagai upaya mencegah fenomena penyimpangan oknum yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Kami hanya ingin menjaga kondusivitas Lamongan. Semua pihak perlu mengedepankan musyawarah dan menjauhkan diri dari tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kesbangpol Lamongan, Dianto Hari Wibowo, mengapresiasi komitmen kedua organisasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Dianto menyatakan bahwa masukan dari Pemuda Pancasila dan GRIB akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam pembinaan terhadap Ormas maupun LSM di Lamongan.
“Sebetulnya, banyak Ormas yang berperan besar membantu pemerintah daerah. Hanya saja, gaungnya sering kali kalah oleh oknum yang menimbulkan keresahan. Kami berharap PP dan GRIB dapat terus mengoordinasikan anggotanya hingga tingkat bawah untuk bersama-sama menjaga keamanan Lamongan,” ujar Dianto.
Dia menambahkan, Kesbangpol akan terus melakukan pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat terkait aduan terhadap Ormas atau LSM yang diduga melakukan penyimpangan.
“Hasil evaluasi akan dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati Lamongan, Gubernur Jawa Timur, hingga Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Kami ingin memastikan pembinaan berjalan sesuai aturan dan membatasi kewenangan mereka agar tidak menimbulkan keresahan. Semua langkah kami lakukan untuk menciptakan Lamongan yang aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga persatuan dan ketentraman sosial di Kabupaten Lamongan.(*)
