Kota Surabaya, tagarjatim.id – Suasana ruang sidang Paripurna DPRD Jawa Timur pada Selasa (9/9/2025) siang tampak khidmat. Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan akhirnya sebelum akhirnya menyatakan setuju terhadap Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2025.
Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf, yang memimpin langsung jalannya rapat, terlihat lega saat menandatangani keputusan bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dokumen pengesahan itu segera dikirim ke Mendagri untuk dievaluasi sebelum dijalankan.
“Semua fraksi sudah sepakat, sehingga kita tandatangani dan segera dikirim ke Mendagri untuk dievaluasi sebelum dilaksanakan,” ujarnya.
Namun, kesepakatan tersebut tidak berarti tanpa catatan. Musyafak menegaskan, fraksi-fraksi tetap menitipkan pesan agar tata kelola anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami tekankan, P-APBD 2025 ini harus diarahkan pada tata kelola anggaran yang transparan dan benar-benar pro-rakyat,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah pun menimpali dengan optimisme. Ia menyoroti bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat, terutama dalam memastikan layanan dasar bagi masyarakat.
“Kalau ditotal, anggaran pendidikan dan kesehatan sudah 55,26%. Ini menunjukkan komitmen bersama bahwa pelayanan dasar harus terus kita perkuat,” katanya.
Data yang dipaparkannya cukup meyakinkan. Alokasi anggaran pendidikan mencapai 32,8% dan kesehatan 22,46%. Sementara dari sisi serapan, Jawa Timur bahkan menempati posisi kedua tertinggi secara nasional. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemendagri per 5 September, realisasi APBD Jatim tercatat 57,10%, jauh di atas rata-rata provinsi lain sebesar 46,38%. “Ini bukti kinerja kita dalam menggerakkan anggaran berjalan sangat optimal,” tegasnya.
Tak hanya itu, Khofifah juga mengangkat sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung Jawa Timur. Dengan luas tambah tanam mencapai 1,485 juta hektare, produksi gabah Jatim menembus 11,316 juta ton, tertinggi di Indonesia sejak 2020.
“Gabah kita adalah yang tertinggi di seluruh provinsi dan konsisten sejak 2020. Ini berkat kerja keras para petani Jawa Timur,” ucapnya.
Meski demikian, catatan penting juga muncul pada sisi pembiayaan. Dalam P-APBD 2025, pendapatan daerah naik tipis dari Rp28,448 triliun menjadi Rp28,599 triliun. Tetapi belanja daerah melonjak dari Rp30,223 triliun menjadi Rp32,996 triliun. Konsekuensinya, defisit melebar dari Rp1,775 triliun menjadi Rp4,397 triliun.
“Kami berterima kasih atas dukungan dan sinergi DPRD Jatim. Semoga langkah bersama ini benar-benar memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Khofifah. (*)
