Kota Malang, Tagarjatim.id — DPRD Kota Malang bersama Pemerintah Kota Malang menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, Selasa (2/9/2025).
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa agenda selanjutnya adalah penyerahan Rancangan APBD beserta nota keuangan dan tanggapan fraksi.
“Setelah itu masuk tahapan jawaban hingga rapat kerja,” jelas Amithya.
Amithya menegaskan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang juga menjadi perhatian daerah. Menurutnya, kontribusi APBD sifatnya hanya pendukung, namun yang lebih penting adalah sosialisasi kepada masyarakat.
“Kita harus menunjang PSN, sehingga ada cost sharing dari APBD. Tidak banyak, hanya bersifat pendukung. Namun pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi, karena banyak masyarakat yang belum paham terkait program-program yang berjalan cepat,” jelasnya.
Sejumlah program yang dimaksud, lanjutnya, antara lain KMP, SR, MBG, layanan kesehatan gratis, target tiga juta rumah, hingga DTSEN untuk desil satu dan dua serta program UHC.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyoroti adanya potensi pengurangan dana transfer pada tahun 2026 yang akan berdampak pada perencanaan anggaran daerah.
“Kami akan memilah dan memilih karena sebagian dana transfer dialihkan untuk program strategis nasional. Meski begitu, Pemkot tetap memiliki program prioritas yang harus mendapat persetujuan DPRD,” terangnya.
Wahyu juga menanggapi sorotan terkait tingginya alokasi belanja pegawai dalam KUA-PPAS. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya kewajiban mengakomodasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru.
“Nanti detailnya akan kami jelaskan dalam APBD Perubahan 2025. Salah satunya memang kewajiban menganggarkan PPPK yang masuk di perubahan anggaran tahun ini,” ujarnya.
Dengan adanya kesepakatan legislatif dan eksekutif ini, pembahasan lanjutan mengenai APBD Perubahan 2025 akan segera dilaksanakan. Proses tersebut tetap berfokus pada prioritas pembangunan daerah sekaligus menyesuaikan dengan agenda nasional.(*)
