Kota Malang, tagarjatim.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengintensifkan langkah strategis menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya dengan percepatan distribusi beras SPHP Bulog dan penyelenggaraan pasar murah di berbagai daerah, termasuk di Halaman Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang, Rabu (27/8/2025) kemarin.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pengendalian harga kebutuhan pokok tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga harus ditopang intervensi pemerintah. Terutama beras yang menjadi konsumsi terbesar rumah tangga.
“Distribusi beras SPHP ini harus dipacu karena stoknya cukup melimpah. Kalau distribusinya lambat, masyarakat sulit menjangkau harga terjangkau. Pasar murah jadi instrumen Pemprov Jatim untuk menjaga daya beli sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pokok,” tegas Khofifah.
Ia menyoroti rendahnya realisasi distribusi beras SPHP Bulog. Dari stok 173 ribu ton, baru 6,17 persen yang tersalurkan hingga 26 Agustus 2025. Menurutnya, hambatan sistem aplikasi maupun kekhawatiran soal pengoplosan beras tidak boleh membuat distribusi terhambat.
“Harus ada langkah cepat dan koordinasi Bulog dengan Bapanas agar alur distribusi lebih lancar. Intinya masyarakat jangan dirugikan,” ujarnya.
Dalam pasar murah di Kota Malang, berbagai komoditas pokok dijual jauh di bawah harga pasar. Beras medium Rp11.000/kg (harga pasar Rp12.500), minyakita Rp13.000/liter (harga pasar Rp16.000), telur ayam Rp22.000/kg (harga pasar Rp25.000), hingga bawang merah Rp7.000/250 gr (harga pasar Rp39.429/kg).
Selain komoditas pokok, Pemprov Jatim juga memberi ruang bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka. Gubernur Khofifah bahkan meninjau langsung stand UMKM, memberi masukan terkait desain kemasan, hingga mengapresiasi kualitas kain ecoprint karya pelaku usaha lokal.
“Kehadiran UMKM ini bagian dari strategi besar Pemprov Jatim menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari bawah,” kata Khofifah.
Dengan langkah simultan menjaga suplai bahan pokok, menekan disparitas harga, dan membuka ruang UMKM, Pemprov Jatim berharap daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah komoditas.(*)
