Kabupaten Malang, tagarjatim.id – Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, tren pengibaran bendera berlogo Jolly Roger dari anime One Piece kian marak. Simbol bajak laut itu tampak dikibarkan di rumah, kendaraan, hingga tempat umum oleh sejumlah anak muda. Fenomena ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari akademisi.
Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Abdus Salam, M.Si., memandang tren ini bukan sekadar aksi ikut-ikutan, melainkan bentuk ekspresi sosial. Menurutnya, simbol seperti bendera One Piece dipilih sebagai medium menyampaikan keresahan atau sekadar untuk menarik perhatian di ruang publik.
“Biasanya, dalam konteks sosiologi, hal yang jadi trending topic dijadikan simbol. Mereka menggunakan simbol-simbol unik untuk mencuri perhatian, terutama di momen penting seperti menjelang Hari Kemerdekaan,” ujar Salam, Senin (5/8/2025).
Ia menjelaskan, sebagian anak muda tidak merasa bangga terhadap simbol negara jika tidak dibarengi dengan kesejahteraan nyata. Merah Putih dinilai sekadar simbol seremonial yang tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka.
“Bendera tidak akan bermakna jika pengangguran lulusan sarjana dan doktor masih tinggi. Nasionalisme harus dirasakan dalam bentuk kesejahteraan,” tambahnya.
Salam juga menilai respons pemerintah terhadap tren ini kerap berlebihan. Ia menyinggung sikap aparat yang mengaitkan pengibaran simbol non-negara dengan tindakan makar atau pelanggaran hukum.
“Itu kegenitan elite negara. Kecuali mereka mengganti atau merusak bendera Merah Putih, maka sebaiknya disikapi biasa saja,” tegasnya.
Ia mencontohkan cara Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat menghadapi pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. “Ya sudah, anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul,” kata Gus Dur saat itu.
Menurut Salam, bendera One Piece merupakan ekspresi kultural generasi muda yang sedang mencari identitas dan bentuk komunikasi baru. Daripada dilarang, tren ini seharusnya dijadikan ruang refleksi nasionalisme yang lebih relevan.
Ia menambahkan, pendidikan dan keluarga dapat menjadikan tren ini sebagai momen diskusi soal nasionalisme yang substansial—bukan hanya upacara, tetapi juga kerja nyata, kejujuran, dan kontribusi terhadap bangsa.
“Bisa saja mereka hanya ingin viral. Jadi saya rasa tidak semua ekspresi anak muda harus dianggap perlawanan politik. Kadang itu hanya konten belaka,” jelasnya.
Salam berharap, nasionalisme tak lagi dimaknai sekadar simbolik, tetapi sebagai komitmen mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan begitu, generasi muda akan kembali bangga pada Merah Putih yang berkibar di setiap hati. (*)
