Kota Batu, tagarjatim.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu resmi menghentikan seluruh aktivitas kemanusiaannya sejak awal Agustus 2025. Kantor PMI di Jalan Kartini kini tampak sepi, pintu terkunci, dan sebuah pengumuman bertuliskan “Pelayanan Ditutup Sementara” terpasang jelas di jendela kaca.
Tidak ada lagi layanan donor darah, ambulans siaga, maupun pertolongan darurat yang biasa diandalkan warga. Semua berhenti. Bukan karena sepi peminat, tapi karena dana operasional benar-benar habis.
“Hingga batas waktu yang belum ditentukan, kami vakum total. Talangan dana dari internal pengurus sudah tidak memungkinkan lagi,” ujar Kepala Markas PMI Batu, Abdul Mutholib, Senin (4/8/2025).
Ia mengungkapkan, sejak Februari 2025, seluruh kegiatan PMI dijalankan tanpa dukungan anggaran dari pemerintah. Para pengurus urunan, mulai dari sopir ambulans, staf markas, hingga kepala markas, demi menjaga agar pelayanan tak terhenti. Namun setelah dana talangan pribadi menembus Rp80 juta, mereka terpaksa menghentikan operasional.
“Minimal butuh Rp9 juta per bulan untuk biaya dasar. Bensin, listrik, makan petugas, dan obat-obatan. Kami murni relawan, tapi tetap perlu operasional. Sekarang sudah tidak sanggup,” lanjut Tholib.
Terhambatnya dana hibah bukan karena kelalaian Pemkot Batu. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan bahwa pencairan anggaran tak bisa dilakukan karena status kepengurusan PMI Kota Batu masih bermasalah secara administratif.
“Ada laporan ke kami dan ke PMI Provinsi bahwa pengurus saat ini belum definitif. Masih ada keberatan dari beberapa pengurus kecamatan atas hasil Muskot yang lalu,” kata Heli.
Ia menjelaskan, secara teknis, berkas pengajuan hibah sudah tuntas di Dinas Kesehatan. Namun karena adanya permintaan Muskot ulang dan penolakan terhadap hasil musyawarah sebelumnya, status kepengurusan belum bisa disahkan.
“Kami siap mencairkan dana kapan pun, asal pengurus sah secara hukum. Tapi sampai saat ini, kami menunggu penyelesaian dari provinsi,” tegas Heli.
Pihak PMI Provinsi Jawa Timur telah beberapa kali turun ke Kota Batu untuk memfasilitasi mediasi. Namun hingga kini, konflik belum menemukan titik temu.
Kondisi PMI Kota Batu hari ini menjadi gambaran tragis bagaimana konflik internal bisa melumpuhkan pelayanan publik yang krusial. Saat ambulans berhenti, darah tak bisa disalurkan, dan layanan darurat tak lagi tersedia, maka yang dirugikan bukan para pengurus, melainkan masyarakat luas.
Wakil Wali Kota Heli Suyanto pun menyampaikan harapannya agar konflik segera diselesaikan secara bijak.
“PMI adalah organisasi sosial. Jangan sampai pelayanan kemanusiaan terganggu karena tarik menarik kepentingan internal. Kami berharap pengurus bisa menurunkan ego dan menyelesaikan ini secara dewasa,” pesannya.(*)
