Kota Batu, tagarjatim.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sejak awal Januari 2025 berdampak besar terhadap sektor perhotelan, khususnya dalam aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Menyikapi hal ini, Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur mendorong pemerintah untuk lebih melonggarkan kebijakan belanja kegiatan di hotel pada semester kedua tahun anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPD PHRI Jawa Timur, Dwi Cahyono, usai menghadiri acara pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Batu periode 2025–2030, beberapa waktu lalu.
Menurut Dwi Cahyono, kebijakan efisiensi ini tidak hanya diterapkan di Jawa Timur, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah yang selama ini menjadi pasar penting bagi industri perhotelan di Jawa Timur.
“Kami sudah bersurat kepada pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kementerian. Responsnya cukup baik, namun masih banyak pemerintah daerah yang belum berani mengambil langkah, karena belum adanya dasar hukum atau cantolan hukum yang jelas,” jelasnya.
Ia menegaskan, diperlukan regulasi atau landasan hukum yang mampu memberikan kepastian bagi pemerintah daerah agar tidak ragu dalam membelanjakan anggaran kegiatan MICE di hotel.
Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan bahwa pada semester pertama tahun anggaran 2025, tingkat penyerapan anggaran oleh instansi pemerintah baru mencapai sekitar 40 persen. Oleh karena itu, ia berharap agar kebijakan ini bisa lebih dilonggarkan pada semester kedua, agar sisa anggaran yang mencapai 60 persen dapat diserap lebih maksimal dan sekaligus menggerakkan roda ekonomi sektor perhotelan.
“Kami sangat berharap semester kedua nanti pemerintah lebih membuka keran belanja untuk kegiatan di hotel. Ini penting bukan hanya untuk hotel, tapi juga untuk UMKM, katering, EO, dan tenaga kerja lokal,” pungkasnya.
Desakan PHRI ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat sektor perhotelan dan MICE menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi daerah, khususnya di kota-kota wisata seperti Batu.(*)
