Jember, tagarjatim.id – Sekretaris DPC PDI-P Jember, Widarto mengkritik usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Wacana tersebut tidak didukung oleh fakta sejarah yang mendalam.
Di satu sisi, Widarto mengakui Ketetapan MPR (TAP MPR) yang mengaitkan praktik korupsi Soeharto, sudah dicabut oleh MPR atas usulan Presiden Prabowo beberapa saat usai dilantik.
Namun Widarto menyebut, perlu ada kajian yang lebih mendalam untuk menilai layak tidaknya presiden ke dua Indonesia mendapat gelar pahlawan nasional.
“Bukan hanya soal korupsi, tetapi juga otoritarianismenya sangat kentara. Karena kita tahu, praktik demokrasi di era Orde Baru adalah demokrasi semu dan penuh intimidasi. Pemilu kurang sebulan, sudah bisa dipastikan siapa pemenangnya,” ujar Widarto saat berbincang dengan tagarjatim.id pada Senin (09/06/2025).
“Maka dilihat dari sisi itu saja (praktik demokrasi), saya secara pribadi menilai memang sangat jauhlah mantan presiden Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional,” sambungnya.
Widarto mengakui, setiap presiden pasti akan memiliki catatan positif sekaligus negatif selama masa pemerintahannya. Untuk itulah, ia mendorong agar ada kajian mendalam guna menyikapi usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto.
“Kajian mendalam untuk menimbang antara kontribusi positif kepada negara, dan juga destruktifnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kajian itu dilakukan, saya yakin tidak tepat jika mantan presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional,” ujar alumnus Ilmu Sejarah Universitas Jember (Unej) ini.
Lebih lanjut, PDIP Jember mengajak semua pihak untuk belajar dari sejarah, sebagai pijakan untuk melangkah menuju masa depan bangsa yang lebih baik.
“Apa yang dilakukan pelaku sejarah di masa lalu, jika mudah sekali dilupakan, maka tidak akan menjadi pelajaran dan pijakan bagi kita untuk melangkah hari ini dan di masa yang akan datang,” ujarnya.
Jika dipaksakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dinilai justru akan menimbulkan luka baru pada anak bangsa saat ini.
“Penetapan gelar pahlawan nasional terhadap mantan Presiden Soeharto akan melukai hati para senior aktivis pergerakan yang dulu ikut berjuang melawan dan menumbangkan rezim Orde Baru,” pungkas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Unej ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, saat ini pemerintah sedang mengkaji usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto. Penetapan Pahlawan Nasional biasanya dilakukan oleh kepala negara pada momen peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November. (*)
