Kota Surabaya, tagarjatim.id – Ribuan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur kembali turun ke jalan. Titik akhir unjuk rasa dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa (20/5/2025).
Mereka menuntut kejelasan regulasi dan penghapusan program hemat berbayar yang dinilai merugikan pengemudi.
Sekitar pukul 12.30 WIB, massa mulai memadati kawasan Jalan Pahlawan. Mobil komando diparkir tepat di depan pintu pagar kantor gubernur, sementara kawat berduri membentang di sepanjang gerbang. Aparat kepolisian tampak bersiaga, mengamankan jalannya aksi.
Tak hanya berorasi, massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Beberapa tulisan yang mencolok di antaranya, “UU Transportasi Online Harga Mati” dan “Potongan 10 Persen Harga Mati”.
Para perwakilan driver kemudian diterima oleh sejumlah pejabat dari instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim. Turut hadir pula perwakilan aplikator seperti Gojek dan Grab. Namun, tiga aplikator lain diketahui tidak hadir dan akan diberi surat peringatan.
Mediasi berlangsung cukup lama, membuat massa di luar mulai resah. Sekitar pukul 15.15 WIB, suasana mulai memanas.
“Tim mediasi segera keluar. Segera tanda tangan. Sudah terlalu lama kita menunggu. Segera tanda tangan atau kita masuk ke dalam,” seru salah seorang orator dari atas mobil komando.
Tak lama kemudian, Ketua Frontal Jatim Tito Ahmad muncul dari dalam gedung untuk menyampaikan hasil mediasi kepada massa. Ia menyebutkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Jatim telah menyetujui tuntutan penghapusan program hemat berbayar.
“Dishub sudah bersepakat untuk menghentikan program-program hemat berbayar. Nanti teman-teman sudah sepakat, karena itu kami minta waktunya lagi agar bisa segera ditandatangani,” ujarnya disambut sorak sorai peserta aksi.
Tito pun meminta agar massa tetap solid dan tidak meninggalkan lokasi sebelum perjanjian resmi ditandatangani.
“Di dalam kami juga tidak makan, kita sama-sama lapar. Saya berjanji selama perjanjian belum ditandatangani, saya tidak akan keluar dari gedung ini. Saya minta bantuannya teman-teman untuk terus menekan dan mengawal,” tambahnya.
Ia juga memastikan bahwa Dishub akan memberi sanksi tegas kepada aplikator yang tidak patuh terhadap ketentuan.
Selain menyoroti program hemat berbayar, demonstran juga meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menemui mereka secara langsung. “Bu Khofifah, kami ini rakyatmu, jangan hanya di dalam saja, temui rakyatmu, Bu. Sudah tujuh kali kami sampaikan aspirasi sampai capek kami,” ucap orator lainnya.
Aksi besar ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Pahlawan lumpuh. Rekayasa lalu lintas dilakukan, kendaraan dari arah Jalan Veteran dialihkan ke Jalan Stasiun Kota. Kemacetan terjadi cukup parah hingga ke kawasan Jalan Bunguran.
Sehari sebelumnya, Humas Frontal Jatim Samuel Grandy telah mengumumkan bahwa aksi akan dibarengi offbid massal. “Ya benar, rencananya besok teman-teman driver akan melakukan offbid atau tidak akan menyalakan aplikasi,” kata Samuel, Senin (19/5/2025).
Samuel juga menyampaikan permintaan maaf atas potensi terganggunya aktivitas masyarakat akibat aksi yang digelar di sejumlah titik strategis seperti Gedung Grahadi, Dishub Jatim, Diskominfo Jatim, Polda Jatim, DPRD Jatim, serta kantor-kantor aplikator.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama aksi demo berlangsung akan mengganggu jalannya aktivitas dan lalu lintas masyarakat Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya,” ujarnya. (*)
