Kota Batu, tagarjatim.id – Program nasional Sekolah Rakyat bakal segera dimulai pada tahun ajaran 2025 ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mulai melakukan pertemuan dengan para calon wali murid maupun calon murid Sekolah Rakyat, salah satunya di Kota Batu.
Pertemuan itu digelar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada Senin (19/5/2025). UPT PPSPA ini akan menjadi salah satu lokasi percontohan program Sekolah Rakyat di Jatim.
Total hingga saat ini sudah ada 75 calon siswa yang akan terbagi menjadi 3 rombel telah diterima di Sekolah Rakyat Kota Batu. Dalam kesempatan itu, Khofifah memberikan pemahaman tentang berbagai hal terkait program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini.
Pertemuan hari ini menjadi penting, kata Khofifah sehingga para calon murid dan juga wali murid mengetahui secara terperinci soal Sekolah Rakyat, mulai dari sistem pembelajaran, lokasi sekolah, penampakan ruang kelas dan lain sebagainya.
”Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Mensos, jadi mereka bisa mengenali dengan jelas, oh sekolahnya di sini, ruang kelasnya seperti ini. Sehingga mereka bisa punya kepastian lebih terkait sekolah anaknya,” ungkap Khofifah.
Sebelumnya, ia mengakui jika respons masyarakat terhadap Sekolah Rakyat masih minim karena kurangnya sosialisasi. Namun seiring waktu, animo warga semakin ke sini semakin bertambah.
”Di Kota Batu saja kini sudah jadi 3 rombel. Di Kantor BPSDM di Kota Malang untuk jenjang SMA sudah cukup, di Blitar juga sudah banyak. Ada juga di Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto. Paling banyak itu di Surabaya di UNESA sudah melebihi kapasitas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya bakal memastikan kesiapan bangunan fisik Sekolah Rakyat, terutama dalam aspek renovasi, pengecatan dan lain-lain. ”Mulai sekarang terus berproses, saya rasa waktunya cukup sampai tahun ajaran baru dibuka nanti,” terangnya.
Seperti diketahui, program sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak yang keluarganya masuk ke dalam Desil 1 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 yang dimaksud merupakan keluarga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.
“Kami ingin pastikan seluruh Kabupaten/Kota siap menjalankan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru, termasuk di Kabupaten Malang itu sudah siap lahan dan segera dibangun,” tandasnya.(*)
