Kota Surabaya, tagarjatim.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024 resmi disetujui DPRD Jatim. Persetujuan itu diputuskan dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Senin (19/5/2025).
Seluruh fraksi di parlemen menyatakan persetujuannya disertai catatan dan rekomendasi strategis. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang hadir bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan intensif selama 30 hari sejak LKPJ disampaikan pada 21 Maret 2025 lalu. Prosesnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Jatim, terutama Panitia Khusus LKPJ yang telah bekerja maraton dalam mengevaluasi seluruh program dan capaian pemerintah provinsi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Jatim, Pansus, dan jajaran terkait yang telah bekerja secara marathon dan komprehensif untuk memberikan rekomendasi strategis ini,” ujarnya.
Tak hanya kepada legislatif, Khofifah juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, pemkab/pemkot, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha yang telah mendukung pembangunan di Jawa Timur.
“Insya Allah, semua catatan dan saran ini akan menjadi acuan kami untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, baik hari ini maupun di masa mendatang,” tegasnya.
Khofifah menekankan pentingnya menjaga harmoni antara Pemprov dan DPRD untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil dan merata. Sebagai provinsi penopang utama perekonomian nasional, stabilitas Jawa Timur disebut sangat menentukan.
“Jawa Timur tidak boleh mengalami kendala. Jika terjadi, dampaknya bisa dirasakan hingga ke ibu kota. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga stabilitas dan terus produktif,” ujarnya.
Khofifah juga memuji karakter masyarakat Jawa Timur yang dinilai tangguh dan adaptif menghadapi tantangan.
“Masyarakat Bumi Majapahit selalu mampu mengatasi berbagai rintangan dan mencetak capaian luar biasa. Ini menjadi modal besar untuk menjadikan Jatim sebagai episentrum peradaban bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Wagub Emil Dardak turut mengapresiasi rekomendasi DPRD. Ia menilai masukan dari legislatif sebagai bekal penting untuk menyusun langkah strategis ke depan. “Banyak saran dan ide relevan yang bisa diterapkan untuk melayani masyarakat lebih baik,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa rekomendasi dari seluruh fraksi merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Semua saran dan rekomendasi ini merupakan bagian penting yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” tandasnya. (*)
