Kota Surabaya, tagarjatim.id – Sejumlah massa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (20/3/2025). Demonstrasi ini diwarnai dengan orasi lantang serta berbagai poster yang mengecam perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil.
Massa awalnya berkumpul di sekitar Taman Apsari sebelum bergerak mendekati Gedung Grahadi. Mereka membawa spanduk dan poster yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut, di antaranya bertuliskan,
“Kawasan bebas militer, tiada hari tanpa brutalitas aparat, TNI dan Polri nyali berani nurani mati. Kembalikan militer ke barak, RUU TNI Ndasmu.”
Di saat yang sama, aparat keamanan dari BPBD, Satpol PP, kepolisian, serta personel TNI bersiaga di halaman Gedung Grahadi. Mereka tengah melakukan persiapan untuk Operasi Ketupat Semeru, yang bertujuan mengamankan arus mudik di Jawa Timur. Sejumlah kendaraan operasional tampak terparkir di sekitar lokasi aksi.
Salah satu orator menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi mengembalikan peran militer ke dalam kehidupan sipil.
“Kami setuju, tidak ingin kembali ke masa kelam supremasi militer yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, berkumpulnya kami di sini untuk menolak RUU TNI,” ujarnya di tengah demonstran.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Zaldi Maulana, turut menegaskan bahwa mereka keberatan dengan disahkannya RUU TNI karena memberi ruang bagi militer untuk menduduki jabatan sipil.
“Kalau kami sendiri keberatan pada kembalinya peran-peran militer itu ke sipil ya. Jadi, tugas-tugas dan kewenangan tentara militer itu dikembalikan ke jabatan-jabatan sipil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bangsa ini telah melalui reformasi panjang untuk menghapus dominasi militer dalam ranah sipil.
“Kita tidak akan kembali ke masa 30 tahun lalu, masa kita mau kembali di mana tentara memiliki peran yang sangat supremasi, baik di sipil maupun di militer sendiri dia menjadi supremasi,” tambahnya.
Aksi berlangsung dengan damai meski pengamanan di sekitar lokasi tetap diperketat. Demonstran berjanji akan terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang mereka anggap mengancam supremasi sipil di Indonesia. (*)
