Kota Malang, tagarjatim.id – Hujan deras mengguyur wilayah Kota Malang pada Sabtu (25/3/2025) menyebabkan banjir di 13 titik Kota Malang. Selain curah hujan, tersumbatnya drainase juga menjadi penyebab utama bencana banjir di Kota Malang.
Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno, menjelaskan bahwa tingginya curah hujan yang turun dalam waktu singkat menyebabkan kenaikan debit air yang signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya saluran drainase yang tersumbat.
“Hujan lebat yang memicu debit air tinggi tidak dapat tertampung di drainase yang diduga mampet, sehingga air meluber ke jalan,” ungkap Prayitno, Sabtu (15/3/2025).
Menurut data yang dihimpun oleh BPBD Kota Malang, sedikitnya 13 titik kawasan terendam banjir. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Blimbing, dan Lowokwaru.
“Kecamatan Blimbing dengan titik banjir di Kelurahan Purwantoro tiga titik, Kelurahan Purwodadi satu titik, Kelurahan Balearjosari satu titik, dan Kelurahan Blimbing satu titik,” bebernya.
Sementara itu, di Kecamatan Lowokwaru, banjir terjadi di Kelurahan Mojolangu lima titik dan Kelurahan Jatimulyo dua titik. Ketinggian air bervariasi antara 15 hingga 50 centimeter.
“Kondisi terakhir sekitar pukul 15.30 WIB banjir surut seluruhnya. Banjir juga sempat berdampak pada terganggunya arus lalu lintas di beberapa lokasi,” bebernya.
Sejumlah langkah penanganan telah dilakukan oleh petugas BPBD Kota Malang, yakni pemantauan dan pembersihan drainase di sekitar titik-titik rawan banjir.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada warga Kota Malang untuk selalu waspada terhadap bencana di sekitar lokasi tempat tinggalnya dikarenakan potensi kerawanan banjir bisa terjadi di sejumlah titik cekungan.
“Tindakan rekomendasi dari BPBD adalah pembangunan fasilitas penyimpanan air hujan atau Rain Storage Infiltration Facility (RSIF) di daerah-daerah rawan banjir untuk mengurangi beban pada saluran drainase,” pungkasnya.
Selain itu, BPBD Kota Malang juga mengingatkan terkait pentingnya meningkatkan Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS) secara berkala di tingkat RT/RW setempat untuk mengentas permasalahan tahunan tersebut. (*)
