Kota Malang, tagarjatim.id – Kota Malang masih menghadapi persoalan serius terkait anak tidak sekolah (ATS). Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah pernikahan dini.
Kedua masalah tersebut sering dijadikan solusi oleh sebagian orang tua ketika anak mereka enggan melanjutkan pendidikan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, atau yang akrab disapa Mia, menilai bahwa fenomena ini harus segera ditangani dengan pendekatan yang lebih sistematis.
“Banyak orang tua yang berpikir sederhana, lebih baik anak dinikahkan saja daripada tidak sekolah atau hanya pacaran. Padahal, pernikahan dini justru membawa tantangan yang lebih berat bagi anak,” ujar Mia, Jumat (28/2/2025).
Mia mengungkapkan, meskipun pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen untuk mencegah pernikahan dini dan memotivasi anak-anak kembali ke sekolah, upaya tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Sejak saya di Komisi D, kami sudah lama mendorong langkah konkret untuk menangani masalah ini, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat,” tambahnya.
Penyelesaian masalah ATS, menurut Mia, tidak bisa diserahkan kepada satu instansi saja. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta komunitas masyarakat di tingkat RT dan RW.
“Semua stakeholder harus aktif. Jika hanya mengandalkan satu atau dua pihak, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, juga mengakui bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.
Namun, ia menambahkan bahwa faktor lingkungan juga memengaruhi, terutama bagi anak-anak yang sudah terbiasa bekerja dan merasa nyaman dengan penghasilannya.
“Ada anak yang sudah nyaman bekerja, sehingga enggan kembali ke sekolah. Ada juga yang menikah muda, dan ketika kami coba ajak untuk belajar kembali, mereka tidak diizinkan oleh pasangannya,” ungkap Suwarjana, Jumat (28/2/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, Suwarjana terus mendorong program pendidikan alternatif, seperti paket belajar bagi anak yang sudah putus sekolah. Pemkot Malang juga tengah berfokus pada penanganan ATS dengan mengembangkan upaya ini.
“Mereka mungkin belum merasa butuh pendidikan hari ini, tetapi di masa depan, ijazah akan menjadi kebutuhan saat melamar pekerjaan,” jelas Suwarjana.
Pola pikir orang tua juga menjadi tantangan dalam menangani ATS. Banyak orang tua yang lebih memilih anaknya bekerja daripada bersekolah, dengan alasan ekonomi atau keinginan agar anak segera mandiri. Untuk itu, Suwarjana menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Program jemput bola ke rumah-rumah anak putus sekolah juga menjadi strategi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. (*)
