Kota Malang, tagarjatim.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Hotel Atria, Kamis (27/2/2025).
Dalam sambutannya, Erik Setyo Santoso menyatakan bahwa forum ini menjadi platform penting bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyelaraskan program kerja.
Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya melibatkan satu perangkat daerah, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor.
“Tujuan utamanya agar implementasi program tidak terhambat oleh ketidaksinkronan antar perangkat daerah. Semua pihak harus bekerja sama dan melakukan penyesuaian agar program dapat berjalan lancar,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Erik memberikan contoh konkret terkait proyek pelebaran kaki simpang, yang melibatkan berbagai aspek seperti lampu dan rambu lalu lintas, ATCS, hingga infrastruktur lainnya.
Ia menegaskan bahwa program seperti ini tidak hanya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRPKP), tetapi juga berbagai perangkat daerah lainnya serta instansi terkait.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah untuk menghindari potensi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program,” tambahnya.
Forum ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang menekankan pentingnya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sembari tetap mematuhi instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran.
“Kami di legislatif berharap kerjasama yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, untuk memperkuat sinergi dalam upaya pelayanan masyarakat. Dalam kondisi efisiensi anggaran ini, kita harus memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik,” jelasnya, Kamis (27/2/2025).
Amithya juga mengingatkan pentingnya hasil yang lebih mengutamakan dampak daripada sekadar kuantitas. Ia berharap program yang dilaksanakan pada 2026 dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Yang terpenting adalah outcome dan impact dari kebijakan yang dijalankan, apakah sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak,” tegasnya.
Forum ini menjadi momentum penting dalam merencanakan berbagai program yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Malang, dengan mengutamakan efisiensi, kolaborasi, dan dampak yang nyata bagi masyarakat.(*)
