Kota Malang, tagarjatim.id – Anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya, Ahmad Irawan, SH., MH., mengangkat sejumlah isu penting dalam diskusi bersama media, organisasi jurnalis, dan akademisi di Kota Malang, Jumat (21/2/2025).
Diskusi yang digelar sebagai bagian dari sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Rumah Makan Kertanegara ini membahas topik efisiensi anggaran negara dan transparansi dalam rekrutmen ASN.
Irawan yang kini menjabat di Komisi II DPR RI ini menyampaikan bahwa rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Timur berjalan cukup baik, meskipun terdapat tantangan di beberapa daerah.
Ia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Malang, hampir seluruh formasi telah terisi, sedangkan di Kota Malang masih terdapat kekosongan, sementara Kota Batu telah memasuki tahap finalisasi.
“Rekrutmen tahap kedua akan segera dibuka,” katanya, Jumat (21/2/25).
Selain itu, Irawan juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang kini menjadi sorotan publik. Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan bagian dari transisi antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Pemerintahan sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara pemerintahan mendatang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Salah satu langkah efisiensi adalah pengumpulan Dana Abadi Nusantara sebesar Rp300 triliun sebagai modal awal BUMN,” ujar Irawan.
Pada kesempatan yang sama, Irawan mengklarifikasi terkait kontroversi seputar Tata Tertib (Tatib) DPR. Ia menegaskan bahwa tatib hanya mengatur mekanisme pengawasan dan tidak memberikan kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan pejabat negara secara sepihak.
“DPR hanya mengusulkan dan menyeleksi. Keputusan akhir untuk jabatan strategis, seperti kapolri dan pimpinan KPK, tetap berada di tangan presiden sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.
Sementara itu, Achmad Nur Abadi, akademisi dari Universitas Negeri Malang, turut memberikan pandangannya mengenai menurunnya semangat diskusi di kalangan mahasiswa.
Ia mengungkapkan bahwa tekanan tugas yang tinggi membuat mahasiswa kehilangan ruang untuk mengasah daya kritis mereka.
“Diskusi perlu digiatkan kembali, setidaknya setiap dua atau tiga bulan sekali,” pungkasnya.(*)
