Kota Surabaya, tagarjatim.id – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Langkah ini diambil setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. “Betul (surat instruksi Megawati),” ujar Guntur Kamis (20/2) malam.
Dalam surat itu, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP yang telah dijadwalkan mengikuti retret untuk membatalkan keberangkatan mereka. Bahkan, bagi yang sudah dalam perjalanan, diminta segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
“Mereka yang sudah dalam perjalanan juga diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan dari Ketua Umum,” demikian bunyi instruksi tersebut.
Selain itu, Megawati mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap instruksi lanjutan. “Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan harus tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” bunyi poin kedua dalam surat tersebut.
Megawati menegaskan bahwa instruksi ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan situasi politik nasional yang berkembang, khususnya terkait dengan penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di KPK,” tulisnya dalam surat.
Di sisi lain, penahanan Hasto memunculkan berbagai spekulasi di internal partai. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut bahwa tindakan KPK ini memiliki nuansa politis dan diduga sebagai upaya mengganggu stabilitas partai menjelang Kongres PDIP tahun ini.
“Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami,” kata Ronny.
Sementara itu, tim tagarjatim.id mencoba mengonfirmasi keberadaan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Wali Kota Surabaya, Armudji, apakah mereka sudah berangkat menuju Magelang atau masih berada di Surabaya. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi pasti mengenai keberadaan mereka.
Jefri, ajudan Wali Kota Surabaya, mengaku dirinya telah berpisah dengan Eri Cahyadi sejak kemarin. Ia menjelaskan bahwa kepala daerah yang mengikuti retret tidak diperbolehkan membawa ajudan.
“Saya sudah pisah kemarin, saya di Jakarta belum tahu info untuk hari ini. Ajudan ndak boleh ikut,” ujarnya, Jumat (21/2).
Keputusan Megawati untuk mengambil alih kendali penuh atas partai pasca-penahanan Hasto menegaskan bahwa PDIP sedang menghadapi dinamika politik yang cukup berat. (*)
